Kamis, 6 Agustus 2026 6:23

Inovasi 'Smart Administration' FISIP Unpas Sasar IPSM Nyengseret

Tim PKM FISIP Unpas berfoto bersama usai mendampingi IPSM Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, terkait pengelolaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Rabu, 6 Agustus 2026. [Istimewa]

Limawaktu.id, Kota Bandung -  Digitalisasi tata kelola sosial dinilai menjadi salah satu langkah krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan. Menjawab tantangan tersebut, tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan (Unpas) meluncurkan model inovasi Smart Administration.

Program ini dirancang untuk memperkuat pengelolaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sekaligus meningkatkan kapasitas advokasi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) di Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung.

Program yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Yaya Mulyana Abdul Aziz, M.Si. ini diinisiasi berdasarkan kondisi riil di lapangan.Pasalnya, selama ini, pengelolaan data sosial di wilayah tersebut masih dilakukan secara manual, yang berdampak pada sulitnya memperbarui data, meningkatnya potensi kesalahan administrasi, serta lambatnya respons terhadap kebutuhan mendesak masyarakat

Selain persoalan data, IPSM setempat juga menghadapi kendala dalam menyusun usulan pembangunan daerah yang sesuai dengan mekanisme resmi, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Ketua tim PKM  Universitas Pasundan Bandung , Prof. Yaya Mulyana menegaskan bahwa kesuksesan tata kelola sosial tidak hanya bertumpu pada aspek teknologi, tetapi juga pada kesiapan masyarakat sebagai pelaku pembangunan.

"Transformasi digital bukan sekadar memindahkan pencatatan dari kertas ke aplikasi. Yang lebih penting adalah membangun budaya kerja yang berbasis data sehingga setiap keputusan pembangunan memiliki dasar informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas  Yaya, Kamis, 6 Agustus 2026.

Menurut Yaya, untuk mewujudkan hal tersebut, tim PKM Unpas menerapkan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dan Human-Centered Design (HCD).  Melalui metode kolaboratif ini, para kader IPSM didampingi secara intensif sejak tahap identifikasi masalah, perancangan sistem, pelatihan aplikasi, hingga penyusunan prosedur operasional

Yaya menjelaskan, Salah satu terobosan konkret dari program ini adalah pengembangan sistem database sederhana berbasis Google Workspace, memanfaatkan Google Forms, Google Sheets, dan dashboard visual.

“ Sistem ini memungkinkan kader IPSM melakukan pendataan warga secara cepat, mudah, dan terintegrasi melalui telepon pintar, lengkap dengan lampiran foto dan koordinat titik lokasi secara real-time,” jelas Yaya.

Dikatakan Yaya, selain aspek sistem informasi, program ini turut memperkuat keterampilan pengurus IPSM dalam menganalisis kebutuhan wilayah serta menyusun proposal pembangunan berbasis data.  Pendampingan dilakukan melalui pelatihan social planning, penyusunan dokumen usulan, hingga simulasi penyampaian proposal dalam forum Musrenbang.

Banyak aspirasi masyarakat yang kerap tidak menjadi prioritas pemerintah daerah hanya karena kendala format penyusunan

"Masyarakat sering mengetahui persoalan di lingkungannya, tetapi belum memiliki kemampuan menerjemahkan persoalan tersebut menjadi dokumen perencanaan yang dapat diproses oleh pemerintah. Melalui program ini kami ingin menjembatani kesenjangan tersebut," katanya.

Upaya pendampingan ini telah membawa perubahan nyata pada pola kerja IPSM Kelurahan Nyengseret.  Pengurus kini mulai terbiasa memanfaatkan sistem digital untuk mengelola data sosial sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam menyusun usulan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning)

Langkah ini diharapkan dapat memperkokoh posisi IPSM sebagai mitra strategis bagi pemerintah kelurahan dalam mendukung pembangunan sosial yang lebih inklusif

Guna menjamin keberlanjutan program setelah masa pendampingan berakhir, tim PKM Unpas menyusun Standard Operating Procedure (SOP) Tata Kelola Data IPSM. SOP ini akan menjadi landasan institusional dalam pengumpulan, verifikasi, pembaruan, dan pemanfaatan data sosial kelurahan di masa mendatang

 "Perguruan tinggi memiliki peran untuk menghadirkan inovasi, pemerintah menyediakan dukungan kebijakan, sedangkan masyarakat menjadi aktor utama dalam implementasi. Ketika ketiganya berjalan bersama, transformasi tata kelola akan lebih mudah diwujudkan," pungkasnya

Ke depan, model Smart Administration di Kelurahan Nyengseret ini diharapkan dapat direplikasi di kelurahan-kelurahan lain yang memiliki karakteristik serupa agar proses perencanaan pembangunan daerah menjadi semakin akurat, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.