Gubernur Jabar Larang ‘Tim Hore' ikut Porprov di Kota Bekasi
Limawaktu.id, BEKASI – Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Barat 2026 dipastikan akan mengusung paradigma baru yang menitikberatkan pada efisiensi fiskal tanpa mengesampingkan standar prestasi.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan PORPROV Jabar 2026 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kota Bekasi. Pertemuan strategis yang menghadirkan para kepala daerah dan pengurus KONI se-Jawa Barat ini bertujuan menyatukan visi pembangunan olahraga di tengah keterbatasan anggaran daerah, sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur tuan rumah dalam mencetak atlet unggulan menuju pentas nasional.
Pemilihan Kota Bekasi sebagai tuan rumah utama merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendistribusikan beban penyelenggaraan secara proporsional. Sebagai kota dengan pertumbuhan infrastruktur yang pesat, Bekasi dinilai mampu merepresentasikan kesiapan logistik Jawa Barat dalam menyambut ribuan atlet.
“Dalam skema yang telah difinalisasi, Kota Bekasi ditetapkan sebagai lokasi prosesi Opening Ceremony , sementara Kota Bogor akan menjadi panggung penutup melalui Closing Ceremony,” ungkap Dedi Mulyadi, Sabtu, 5 September 2026 .
Dedi menjelaskan, pembagian peran ini bukan sekadar pembagian seremonial, melainkan upaya mengoptimalkan jangkauan geografis agar euforia pesta olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dapat dirasakan merata oleh masyarakat di wilayah penyangga ibu kota hingga Bogor Raya.
“Saya mengingatkan bahwa distribusi lokasi ini harus diiringi dengan manajemen biaya yang ketat mengingat tantangan finansial yang dihadapi setiap daerah,” jelasnya.
Dedi Mulyadi memberikan arahan tajam terkait realitas kekuatan fiskal pemerintah daerah di Jawa Barat yang saat ini cenderung melemah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menuntut kebijakan yang tidak lagi bersifat konsumtif atau sekadar pengejaran gengsi antarwilayah.
Dalam Rakor tersebut, Gubernur secara tegas mewanti-wanti seluruh kepala daerah untuk melarang pengiriman "tim hore" atau rombongan non-esensial yang kerap membebani APBD.
"Kirimkan yang memiliki potensi prestasi saja, yang berpeluang menyumbangkan medali. Jangan bawa rombongan yang tidak ada kaitannya dengan teknis prestasi," tegasnya.
Kebijakan efisiensi ini juga diuji melalui studi kasus Kabupaten Subang yang sempat menyampaikan kekhawatiran terkait keterbatasan anggaran. Namun, Gubernur menepis kekhawatiran tersebut dengan menekankan bahwa setiap daerah tetap bisa berpartisipasi asalkan melakukan pemangkasan terhadap personel yang tidak produktif.
Terkait apresiasi bagi para peraih medali, Gubernur mengedepankan filosofi "jantan naro"—sebuah prinsip kemandirian di mana pemberian bonus atlet menjadi otoritas dan tanggung jawab penuh masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
Provinsi memposisikan PORPROV sebagai jembatan pembinaan murni guna menjaring bibit unggul untuk memperkuat kontingen Jawa Barat di Pekan Olahraga Nasional (PON).
Gubernur Dedi Mulyadi juga memperkenalkan inovasi olahraga berbasis komunitas untuk meningkatkan indeks kebahagiaan warga melalui revitalisasi fungsi perairan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meluncurkan lomba dayung "Piala Gubernur" di sepanjang saluran Kalimalang.
Kegiatan ini diproyeksikan menjadi agenda tahunan yang pelaksanaannya berbarengan dengan momentum PORPROV. Selain sebagai ajang kompetisi, lomba dayung ini memiliki misi strategis untuk "menghidupkan" kembali kawasan Kalimalang sebagai ikon ruang publik hijau yang bersih dan terjaga, sekaligus memberikan hiburan berkualitas bagi masyarakat luas di luar olahraga prestasi formal.
Menanggapi mandat sebagai tuan rumah utama, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menegaskan komitmennya dalam menyediakan fasilitas olahraga modern. Integrasi antara fasilitas milik pemerintah dan pemanfaatan ruang publik komersial menjadi kunci adaptasi infrastruktur di Kota Bekasi.