Gubernur Dedi Mulyadi Beberkan Kebijakan Pendidikan Gratis
Limawaktu.id, Kota bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan keterangan pers mengenai sejumlah kebijakan strategis pembangunan daerah di Bale Pakuan, Kota Bandung, Selasa (22/9/2026). Konferensi pers tersebut menyoroti perluasan program pendidikan gratis, strategi efisiensi APBD tanpa utang, perluasan jaminan sosial pekerja informal, hingga penguatan bursa kerja daerah.
Dalam sektor pendidikan, Pemprov Jawa Barat mengukuhkan komitmen pendidikan gratis untuk SMA dan SMK Negeri di bawah kewenangan provinsi yang telah berjalan sejak tahun 2025. Memasuki tahun kedua pelaksanaan, Pemprov merilis inovasi baru berupa program kerja sama dengan sekolah swasta yang mencakup sekitar 32.000 siswa.
“Melalui program kerja sama ini, para siswa swasta memperoleh bantuan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) atau uang bangunan sebesar Rp1,5 juta per orang. Selain itu, bantuan SPP ditetapkan sebesar Rp150.000 per bulan untuk tingkat SMA Negeri dan Rp175.000 per bulan untuk SMK Negeri. Pemprov Jabar juga menyalurkan bantuan kelengkapan sekolah berupa sepatu dan tas senilai Rp1,8 juta per orang kepada lebih dari 32.000 siswa, dengan total kepesertaan mencapai hampir 38.000 orang,” sebut Dedi.
Menurut Dedi, untuk mencegah risiko putus sekolah, bantuan senilai Rp600.000 per siswa dialokasikan bagi lebih dari 117.000 siswa di sekolah swasta dengan total anggaran sekitar Rp70 miliar. Adapun total anggaran program kerja sama swasta mencapai kurang lebih Rp100 miliar, di samping subsidi biaya operasional tambahan untuk sekolah negeri yang menyerap anggaran sekitar Rp1,2 triliun.
“Pemprov Jabar juga memprioritaskan pembangunan gedung sekolah baru, unit kelas baru, serta rehabilitasi ruang kelas rusak. Pembangunan ini difokuskan pada daerah yang mengalami ketidakseimbangan rasio lulusan SMP dengan kapasitas sekolah negeri, seperti Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bandung,” kata Dedi.
Menanggapi kondisi keuangan daerah, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga saat ini tidak memiliki utang. Mengantisipasi perkiraan target pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp3,4 triliun, Pemprov mengambil langkah efisiensi dengan menggeser alokasi belanja proyek baru yang dinilai belum strategis ke tahun anggaran berikutnya.
Dengan penggeseran belanja kegiatan baru tersebut, ketersediaan anggaran Pemprov dinilai mencukupi tanpa perlu membuat proyek baru. Potensi pinjaman daerah pun semakin mengecil dan diproyeksikan berada di bawah Rp2 triliun apabila terpaksa dilakukan, meskipun pemerintah daerah berupaya keras untuk menghindari opsi pinjaman.
Pada sektor perlindungan sosial, Pemprov Jabar memperluas jangkauan asuransi bagi pekerja sektor informal dari target awal 1 juta menjadi 5,4 juta peserta (penambahan 4,4 juta orang). Pembiayaan program ini menggunakan skema bagi hasil 50:50 antara Pemprov Jabar dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan nilai proyeksi anggaran mencapai Rp500 miliar.
Di bidang ketenagakerjaan dan tata kelola industri, Pemprov Jabar terus melakukan penataan, termasuk penutupan sejumlah perusahaan tambang yang tidak mematuhi aturan. Gubernur mendorong para bupati dan wali kota untuk lebih kreatif membuka lapangan kerja lokal, seperti yang dilakukan Kabupaten Bekasi melalui program live bursa kerja mingguan. Program ini disinergikan dengan pengoptimalan sistem digitalisasi birokrasi dan aplikasi pencarian kerja "Nyari Gawe".
Di akhir keterangannya, Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk tetap berfokus menjalankan roda pemerintahan dan memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat Jawa Barat, tanpa terdistraksi oleh spekulasi politik menuju tahun 2029.