Enam Dinas di Pemprov Jabar jadi Sorotan Dewan

Penataan dan Revitalisasi Situ Ciburuy KBB yang terrealisasi 11,71persen di tahun anggaran 2019, menjadi salah satu sorortan Komisi IV DPRD Jawa Barat. [Net]

Limawaktu.id,- Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat menilai, ada program yang bermasalah dan tercapai target tidak sesuai dengan perencanaan Kegiatan ini banyak terdapat di Dinas Sumber Daya Air semua proyek strategis Gubernur Jawa Barat bermasalah yaitu Penataan dan Revitalisasi Kali Malang Kota Bekasi dengan realisasi hanya 18,15 persen.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono terkait kinerja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019.

Menurut Imam, selain di Dinas Sumber Daya Air, Penataan dan Revitalisasi Situ Ciburuy KBB realisasi 11,71persen, Penataan dan Revitalisasi Situ Rawa Kalong Kota Depok realisasi 18,21, Penataan dan Revitalisasi Waduk Darma Kab. Kuningan realisasi 16,72 persen.

" Untuk Dinas Lingkungan Hidup, yang menjadi catatan berat dari Dinas LH ini permasalahan persampahan baik TPPAS Regional Nambo, TPPAS Legok Nangka dan TPK Sari Mukti," kata Imam, seperti dikutip Antara, Senin (4/5).

Dia meminta kepada Gubernur Jawa Barat dinas yang mendapatkan predikat kurang baik, gubernur bisa mencari alternatif kepemimpinan di eselon II yang lebih mumpuni karena tugas yang berat program dan kegiatan strategis gubernur.

"Bisa saja Eselon. II dibantu oleh Eselon III yang handal sehingga kegiatan-kegiatan bisa berjalan optimal," ungkapnya.

Menurut Catatanya ada nama dinas yang perlu dikritisi yaitu Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perhubungan, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).