DPRD dan Pemkab Bandung Perkuat Kolaborasi Penanganan Banjir, Kemarau, dan Persampahan Melalui Rapat Koordinasi Khusus

SOREANG — Pemerintah Kabupaten Bandung bersama DPRD Kabupaten Bandung memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya penanganan banjir, antisipasi musim kemarau, serta pengelolaan persampahan melalui Rapat Koordinasi Khusus (Rakhussus) yang digelar di Gedung Moch Toha, Kompleks Pemkab Bandung, Soreang, Selasa (9/6/2026).

Rapat yang dipimpin Bupati Bandung, Dadang Supriatna, tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi, unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Satgas Citarum Harum, pelaku usaha sektor energi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Forum tersebut menjadi wadah koordinasi dalam merumuskan langkah jangka pendek maupun jangka panjang menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang saat ini dihadapi Kabupaten Bandung, mulai dari risiko banjir, potensi dampak musim kemarau, hingga persoalan pengelolaan sampah regional.

Sejumlah pihak yang hadir antara lain jajaran Polresta Bandung, Kodim 0624/Kabupaten Bandung, BBWS Citarum, Satgas Citarum Harum, serta perwakilan perusahaan yang beroperasi di kawasan hulu Kabupaten Bandung. Selain itu, turut hadir pegiat lingkungan dan pengelola program pengurangan sampah berbasis masyarakat.

Dalam pembahasan, salah satu isu yang mendapat perhatian adalah upaya percepatan penanganan kawasan yang kerap mengalami banjir, termasuk normalisasi aliran Sungai Cisunggalah di Kecamatan Solokanjeruk. Pemerintah daerah menilai langkah tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah koordinatif yang dilakukan pemerintah daerah dalam mempertemukan seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Kami mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang terus membangun sinergi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Penanganan banjir, ketahanan air, maupun persoalan persampahan membutuhkan kolaborasi yang kuat agar kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Renie, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan program-program yang direncanakan dapat memperoleh dukungan kebijakan dan pengawasan yang memadai sehingga pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan.

Selain persoalan banjir, forum tersebut juga membahas langkah antisipatif menghadapi musim kemarau yang berpotensi memengaruhi ketersediaan air dan produktivitas sektor pertanian. Dalam konteks tersebut, sinergi antara pemerintah daerah, BBWS Citarum, serta berbagai pihak yang beraktivitas di kawasan hulu dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Isu persampahan juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan membahas berbagai alternatif solusi guna memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk pengurangan sampah berbasis masyarakat dan peningkatan efektivitas pengelolaan di tingkat wilayah.

Renie menegaskan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, baik pemerintah, dunia usaha, komunitas, maupun masyarakat.

"Persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama yang berkelanjutan, mulai dari penguatan kebijakan, edukasi masyarakat, hingga pelaksanaan program di lapangan. DPRD siap mendukung berbagai langkah yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan dan keselamatan masyarakat," katanya.

Melalui Rapat Koordinasi Khusus tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung dan DPRD Kabupaten Bandung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan, sekaligus memastikan setiap rencana tindak lanjut yang disepakati dapat diimplementasikan secara terukur dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung. (**)