Dasco : Lintas Fraksi di DPR Aspirasikan Persoalan Wapres Gibran

Limawaktu.id, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR bersiap menyikapi sejumlah dinamika politik dan hukum krusial menjelang pembukaan masa sidang baru yang dijadwalkan resmi dibuka esok hari.

Beberapa isu utama yang menjadi sorotan meliputi aspirasi lintas fraksi terkait persoalan Wakil Presiden, tindak lanjut isu penyadapan ilegal, hingga wacana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.

Sufmi Dasco mengungkapkan bahwa DPR telah menerima banyak aspirasi, baik dari organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun anggota legislatif lintas fraksi, mengenai isu yang berkaitan dengan posisi Wakil Presiden.

Kendati demikian, parlemen belum dapat merumuskan langkah konkret karena masih terikat prosedur formal.

"DPR pada saat ini belum bersidang. Kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan fraksi-fraksi," ujar Dasco, dikutip Kompas TV, Senin, 9 November 2026.

Menurut Dasco, selain menunggu pembukaan masa sidang secara resmi, Dasco menegaskan bahwa DPR saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung (MA) sebelum menentukan sikap atau tindakan kelembagaan yang sesuai dengan peraturan tata tertib yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama, Dasco mengonfirmasi agenda pertemuan antara Presiden dengan sejumlah mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

"Pertemuan silaturahmi tersebut turut dihadiri oleh Kapolri aktif beserta jajaran pejabat utama Mabes Polri," katanya.

Dalam forum tersebut, Presiden memaparkan visi strategis mengenai upaya memajukan Indonesia, menggerakkan roda perekonomian nasional, sekaligus meminta dukungan dari para purnawirawan perwira tinggi Polri yang hadir.

Di samping pembahasan ekonomi, Dasco membenarkan adanya pembicaraan singkat mengenai isu penyadapan ilegal.

"Isu tersebut menjadi salah satu bagian pembahasan. Kita sama-sama tahu bahwa masalah penyadapan ilegal ini sekarang sudah ditangani oleh aparat penegak hukum," jelasnya, meski ia mengaku tidak mengetahui secara rinci apakah ada atensi khusus dari Presiden dalam pertemuan tertutup tersebut.

Menanggapi polemik penyadapan, Dasco menyebutkan bahwa wacana regulasi melalui RUU Penyadapan diperkirakan akan berkembang dinamis selama masa sidang berjalan. Secara informal, beberapa fraksi di DPR bahkan sudah mengusulkan agar pembahasan rancangan undang-undang ini dapat dipercepat.

"Secara informal sebelum masa sidang, ada beberapa fraksi yang mengusulkan agar (RUU Penyadapan) segera dibahas dengan cepat. Namun, kita lihat nanti bagaimana dinamika yang ada setelah masa sidang resmi berjalan," pungkasnya.