Darurat Air Bersih dan Eskalasi Karhutla di Kalbar Pangkogabwilhan Turun Tangan

Limawaktu.id, Kalimantan Barat - Provinsi Kalimantan Barat saat ini berada dalam cengkeraman krisis multidimensi yang mengancam stabilitas kesehatan dan ekonomi daerah. Konvergensi antara kemarau panjang yang ekstrem dan eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), khususnya di Kabupaten Kubu Raya, telah mencapai titik kritis yang memerlukan intervensi lintas sektoral segera.

 Fenomena ini bukan sekadar bencana alam musiman, melainkan sebuah krisis sistemik di mana aktivitas manusia dan anomali iklim menciptakan tekanan luar biasa terhadap infrastruktur dasar dan keselamatan publik. Kondisi ini menuntut evaluasi mendalam mengenai sejauh mana ketahanan daerah mampu merespons kelumpuhan mobilitas dan ancaman kesehatan yang terus meluas.

 Pusat dari degradasi kualitas hidup warga saat ini adalah kelangkaan air bersih yang dipicu oleh ketiadaan hujan berkepanjangan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya intrusi air laut ke aliran sungai dan danau yang selama ini menjadi sumber tumpuan masyarakat. Dampaknya sangat nyata; layanan air bersih dari PDAM dilaporkan memiliki rasa payau hingga asin, sehingga tidak lagi layak untuk dikonsumsi maupun digunakan untuk sanitasi dasar.

 Krisis air ini kemudian berakumulasi dengan polusi asap yang masif, memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Implikasi dari ketergantungan masyarakat pada sumber air yang terkontaminasi ini tidak hanya menciptakan beban tambahan pada sistem kesehatan publik yang sudah kewalahan, tetapi juga menunjukkan kerentanan sistemik dalam pemenuhan kebutuhan dasar di tengah perubahan iklim.

 Merespons urgensi tersebut, TNI melalui Pangkogabwilhan I melakukan intervensi strategis dengan mengerahkan teknologi tepat guna sebagai solusi jangka pendek yang krusial. Dua unit Ransus  Water Treatment  telah ditempatkan di Desa Limbung dan Desa Rasau Jaya untuk mengubah air parit yang kotor menjadi air layak konsumsi yang telah melewati uji kelayakan laboratorium.

 Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo  menegaskan bahwa penanganan ini tidak lagi bisa dilakukan dengan cara-cara konvensional, melainkan melalui pendekatan tiga metode integratif. Hal ini mencakup metode sosial budaya melalui penyuluhan masyarakat, teknologi sosial ekonomi untuk menjaga ketahanan warga, serta teknologi tepat guna yang melibatkan penggunaan mikroba bakteri.

 “Penggunaan mikroba ini menjadi sangat teknis dan krusial karena berfungsi mempercepat penguraian dan perapatan lahan gambut agar tidak menjadi renggang atau berongga, sehingga menutup suplai oksigen bagi bara api di bawah permukaan. Strategi "jemput bola" dengan tangki air TNI ini menjadi sangat efektif untuk menembus kendala geografis distribusi air bersih bagi warga di pelosok,” tegas Kunto, Kamis, 3 September 2026.

 Kunto menjelaskan, Tantangan pemadaman di lapangan tetap berat karena karakteristik lahan gambut yang menyimpan api di kedalaman. Sebagaimana yang terpantau dalam insiden kebakaran baru di Jalan Madusari yang nyaris melahap pemukiman warga, bara api tetap menyala di kedalaman 3 hingga 5 meter meskipun permukaan tampak sudah padam.

 "Untuk mengatasi keterbatasan sumber air di lokasi pemadaman, Kodam XII/Tanjungpura telah menginisiasi inovasi pembangunan sumur bor di setiap unit Kodim. Inovasi ini menjadi krusial karena kegagalan metode pemadaman konvensional dalam menjangkau api di kedalaman gambut," jelas Kunto.

 Sumur-sumur ini berfungsi sebagai sumber air darurat yang memastikan proses pendinginan lahan berjalan efektif hingga ke dasar, mencegah munculnya kembali api saat angin kencang berembus.Pada akhirnya, eskalasi Karhutla dan krisis air bersih ini merupakan alarm keras bahwa penanganan bencana tidak boleh lagi hanya bersifat reaktif.

Akar persoalannya terletak pada ketidaksinkronan tata kelola ruang dan perilaku pembukaan lahan yang merusak. Penyelesaian jangka panjang memerlukan kolaborasi  Pentahelix  yang melibatkan akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat dalam sebuah sistem pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

"Diperlukan pergeseran paradigma dari manajemen respons bencana menuju tata kelola lingkungan yang terintegrasi, termasuk pengawasan ketat terhadap aktivitas pembakaran lahan, demi memastikan stabilitas ekologis Kalimantan Barat di masa depan," pungkasnya.