BLT Bulanan Bagi Penerima Dikurangi jadi Segini

KBB - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendi menegaskan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat untuk warga terdampak virus korona atau Covid-19 akan dikurangi secara bertahap mulai Juli 2020.

Awalnya, besaran bantuan yang diterima BLT mencapai Rp 600 ribu, tapi mulai Juli mendatang akan menjadi Rp 300 ribu setiap bulannya hingga Desember mendatang.

Hal itu diungkapkan Muhadjir menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST), Bansos Sembako, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) di Kantor Pos Indonesia Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (29/05/2020).

"Untuk BLT Desa ini sampai Desember, hanya jumlahnya akan berkurang, akan dikurangi mulai bulan Juli nanti jadi Rp 300 ribu tidak Rp 600 ribu," terang Muhadjir.

Muhadjir menjelaskan, pemutusan bantuan sosial ini akan dilakukan secara bertahap sambil menunggu pemulihan ekonomi. Kendati demikian, lanjut Muhadjir, bagi warga yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) baru, mereka akan menerima bantuan reguler seterusnya hingga dampak Covid-19 berakhir.

"Tapi bagi mereka yang terdampak dan dianggap sudah pulih sampai pemulihan ekonomi terjadi, nanti mereka akan berhenti sampai bulan Desember," terang Muhadjir.

Sementara terkait bantuan yang sudah disalurkan di daerah Jawa Barat, lanjut Muhadjir, totalnya sudah mencapai 80 persen, padahal sebelum lebaran jumlahnya baru mencapai 27 persen.

"Tapi, alhamdulillah sekarang sudah 80 persen karena medannya yang memang relatif sulit disini, di Jawa Barat," ucapnya.

Pihaknya memastikan, untuk warga yang belum mendapat bantuan itu akan segera mendapatkan asalkan memenuhi syarat dan bantuannya akan tetap diberikan sesuai skema yang ada.

Menteri Sosial RI, Juliari P Batubara mengatakan, dalam penyaluran bantuan ini memang ada kendala di lapangan karena penyalurannya serba cepat dan mendadak, ditambah jumlah warga yang mendapat bantuan sangat banyak.

"Kendala itu, biasanya masalah akurasi data di awal-awal, tapi sekarang sudah lebih baik berkat koordinasi yang semakin baik antara pemerintah pusat dan daerah," tandasnya.