BDN Aceh Dukung Penguatan Pengawasan Program MBG

Limawaktu.id, Ketua Badan Dapur Nasional (BDN) Provinsi Aceh Efferidanda.M, SE, menegaskan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya bagi pelajar dan ibu hamil. Namun, ia menilai pelaksanaan di lapangan masih perlu pengawasan ketat agar tidak terjadi kasus makanan basi maupun keracunan.

Program MBG sejatinya hadir untuk mendukung amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemenuhan gizi masyarakat.

“Program MBG ini sangat bagus untuk siswa SD, SMP, SMA bahkan ibu hamil dan menyusui. Tapi di lapangan masih ada kejadian makanan basi dan keracunan. Karena itu kehadiran BDN untuk melindungi dan mengawasi agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Ia menilai, berbagai persoalan yang muncul tidak boleh mengurangi tujuan besar program tersebut. Sebab, MBG diyakini mampu membantu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting.

“Program MBG ini termasuk bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ke depan kami berharap tidak ada lagi kasus-kasus yang tidak diinginkan, karena program ini sangat baik untuk rakyat Indonesia,” katanya.

Ia juga menceritakan pengalamannya saat melihat langsung contoh makanan MBG yang dibawa pulang anaknya dari sekolah. Dari situ, ia merasa terpanggil untuk ikut bergabung dan memperkuat pengawasan melalui BDN.

“Ini uang rakyat yang dikembalikan lagi kepada rakyat. Karena itu saya terpanggil bergabung dengan BDN agar tidak ada lagi kejadian-kejadian yang merugikan anak-anak kita. Harapannya mereka bisa tumbuh cerdas, maju, dan sejahtera,” ungkapnya.

Melihat apa yang trejadi didepan matanya, Effridanda terinspirasi untuk bergabung dengan Badan Dapaur Nasional yang dibidani Basyaruddin Siregar sebagai Ketua Umum lembaga indpenden tersebut.

Saat ini, lanjutnya, struktur BDN di Aceh terus berkembang. Sebanyak 23 kepengurusan BDN tingkat kabupaten/kota disebut telah terbentuk di seluruh wilayah Aceh.

“Dari Sabang sampai Aceh Tamiang sudah terbentuk semua. Kami juga terus membangun komunikasi dengan Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Ketua DPR Aceh, dan seluruh pemangku kepentingan agar program ini berjalan maksimal,” jelasnya.

Terkait masih adanya pihak yang kontra terhadap program MBG, ia menilai hal tersebut lebih disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat program.

“Mungkin mereka belum mendapatkan informasi yang akurat. Banyak yang mendengar informasi yang tidak sesuai dari media atau sumber lain. Dalam kehidupan pasti ada yang suka dan tidak suka,” katanya.

Ia menambahkan, selain meningkatkan gizi masyarakat, program MBG juga memiliki dampak ekonomi yang besar karena mampu menyerap tenaga kerja di dapur-dapur MBG.

“Di dapur MBG ada tenaga masak, sopir, dan pekerja lainnya. Ini membuka lapangan kerja dan membantu mengurangi pengangguran. Kalau pengangguran berkurang, tentu angka kejahatan juga bisa menurun,” ujarnya.

Ke depan, BDN Aceh berharap pengawasan terhadap kualitas makanan semakin diperketat agar standar gizi benar-benar terpenuhi.

“Makanan MBG harus benar-benar diawasi ketat. Standarnya harus memenuhi empat sehat lima sempurna, ada sayur, ikan, daging, telur, dan menunya berganti setiap hari. Kalau itu dipenuhi, saya rasa rakyat Indonesia bisa lebih sehat, cerdas, dan tidak ada lagi stunting maupun kurang gizi,” pungkasnya.