BBM Naik, Bagaimana Nasib Masyarakat Kelas Menengah ke Bawah?

Oleh    : Ernawati

Prodi   : Ilmu Pemerintahan Mahasiswa Unpam Serang

OPINI - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hampir selalu menjadi kebijakan yang memunculkan pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah beralasan bahwa penyesuaian harga diperlukan untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengurangi beban subsidi, serta menyesuaikan harga energi dengan kondisi pasar dunia. Di sisi lain, masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah ke bawah, justru menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

BBM bukan sekadar komoditas energi. Dalam kehidupan sehari-hari, BBM merupakan penggerak utama aktivitas ekonomi. Hampir seluruh proses distribusi barang dan jasa bergantung pada transportasi yang menggunakan bahan bakar. Ketika harga BBM meningkat, biaya angkut ikut naik. Akibatnya, harga kebutuhan pokok, tarif transportasi, hingga biaya produksi berbagai sektor ikut terdorong naik. Kondisi inilah yang kemudian memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM memiliki hubungan yang signifikan terhadap peningkatan inflasi di Indonesia.

Bagi masyarakat berpenghasilan tinggi, kenaikan harga BBM mungkin hanya berarti bertambahnya pengeluaran bulanan. Namun, bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, situasinya jauh lebih berat. Mereka harus menghadapi pilihan yang sulit, seperti mengurangi konsumsi makanan bergizi, menunda biaya pendidikan anak, atau bahkan mengurangi biaya kesehatan agar kebutuhan pokok tetap terpenuhi.

Kelompok pekerja informal menjadi salah satu pihak yang paling rentan. Sopir angkutan umum, pengemudi ojek daring, nelayan, petani, pedagang kecil, hingga pelaku usaha mikro harus mengeluarkan biaya operasional yang lebih besar, sementara pendapatan mereka tidak otomatis meningkat. Bahkan banyak usaha kecil yang akhirnya menaikkan harga jual produknya. Sayangnya, kenaikan harga tersebut sering kali membuat konsumen mengurangi pembelian sehingga omzet usaha justru menurun.

Di sisi lain, masyarakat kelas menengah juga mulai merasakan tekanan ekonomi yang tidak ringan. Selama ini kelompok menengah dianggap cukup mampu sehingga sering kali tidak menjadi prioritas penerima bantuan sosial. Padahal, ketika harga kebutuhan hidup terus meningkat sementara pendapatan tetap, kemampuan mereka untuk menabung, berinvestasi, bahkan memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi semakin terbatas. Tidak sedikit keluarga yang akhirnya harus mengubah pola hidup, mengurangi pengeluaran, atau mencari pekerjaan tambahan demi menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga.

Pemerintah memang biasanya menyiapkan berbagai bentuk kompensasi, seperti bantuan sosial atau bantuan langsung tunai, ketika terjadi penyesuaian harga BBM. Kebijakan tersebut patut diapresiasi karena dapat mengurangi dampak jangka pendek bagi kelompok masyarakat miskin. Namun, efektivitas bantuan tersebut tetap bergantung pada ketepatan sasaran, jumlah bantuan, serta kecepatan penyalurannya. Jika distribusi bantuan tidak tepat atau terlambat, maka masyarakat tetap harus menanggung beban kenaikan harga tanpa perlindungan yang memadai.

Lebih dari itu, solusi terhadap dampak kenaikan BBM tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah juga perlu memperkuat transportasi umum yang terjangkau, menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan kesempatan kerja, serta memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro dan kecil agar mampu bertahan menghadapi kenaikan biaya produksi. Langkah-langkah tersebut akan memberikan perlindungan yang lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan yang sifatnya sementara.

Selain pemerintah, dunia usaha juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Perusahaan perlu meningkatkan efisiensi produksi tanpa langsung membebankan seluruh kenaikan biaya kepada konsumen. Di sisi lain, masyarakat juga perlu mulai menerapkan pola konsumsi yang lebih bijak, menghemat penggunaan energi, serta meningkatkan literasi keuangan agar lebih siap menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Pada akhirnya, kebijakan kenaikan BBM memang bukan persoalan yang sederhana. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal negara dan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari kemampuan negara menghemat anggaran, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat tetap mampu menjalani kehidupan yang layak setelah kebijakan tersebut diterapkan.

Kenaikan BBM seharusnya tidak menjadi awal semakin beratnya beban masyarakat kelas menengah ke bawah. Justru momentum ini harus menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan ekonomi perlu disertai perlindungan sosial yang kuat, kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta komitmen untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebab, ekonomi yang sehat bukan hanya tentang angka pertumbuhan, tetapi juga tentang kemampuan seluruh lapisan masyarakat untuk hidup dengan aman, sejahtera, dan bermartabat.

Harga BBM Era Presiden Jokowi Periode 1

Harga BBM Era Presiden Jokowi Periode ke-2

Ituulah riwayat harga BBM di Indonesia dari masa ke masa mulai dari era Jokowi hingga Prabowo. Dari riwayat tersebut juga terlihat bahwa harga BBM terus bergejolak mengikuti perkembangan dunia dan negara.