Senin, 6 Juli 2026 15:43

Alokasi BSPS di Jawa Barat Terbesar, Renovasi Rumah Warga Miskin Dipercepat

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan peninjauan langsung pembangunan rumah penerima BSPS di Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Sumedang, Senin (6/7/2026). [Istimewa]

Limawaktu.id,  Sumedang – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Barat terus berjalan. Hal itu ditunjukkan melalui peninjauan langsung pembangunan rumah penerima BSPS di Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Sumedang, Senin (6/7/2026).

Peninjauan dilakukan Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan Bupati Sumedang. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pengawasan pelaksanaan program sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan itu, Maruarar Sirait menegaskan Jawa Barat menjadi provinsi dengan alokasi BSPS terbesar secara nasional pada 2026, yakni sebanyak 42.508 unit rumah. Sementara di Kabupaten Sumedang, jumlah bantuan melonjak signifikan dari 364 unit pada 2025 menjadi 2.060 unit pada tahun ini.

"Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Rombongan meninjau rumah milik Rian Suristiawan, seorang tukang kebun yang berpenghasilan sekitar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per hari. Selama ini Rian bersama istri dan dua anaknya tinggal di rumah sederhana berukuran 4 x 6 meter yang kondisinya tidak layak.

Melalui Program BSPS, rumah tersebut kini tengah direnovasi dan progres pembangunannya telah mencapai sekitar 50 persen. Bantuan itu diharapkan mampu memberikan tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan layak bagi keluarga Rian.

Selain memantau pembangunan fisik rumah, Menteri PKP juga meninjau hasil pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) sebagai mekanisme pengadaan material bangunan yang mengedepankan prinsip transparansi dan efisiensi.

Dari pelaksanaan PTT di lokasi tersebut, pemerintah berhasil mencatat efisiensi anggaran sekitar Rp6,3 juta tanpa mengurangi kualitas material maupun hasil pembangunan.

"Kami ingin Program BSPS dijalankan dengan semangat gotong royong, tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Efisiensi anggaran yang diperoleh juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas program," kata Maruarar.

Program BSPS menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan hunian yang lebih layak.