Kamis, 2 Juli 2020 15:09

Ajay Beri Sinyal Hentikan Bantuan Sembako untuk Bulan Ketiga

Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.
Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna. [Net]

Cimahi - Kabar kurang sedap disampaikan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna soal bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Rencananya, bantuan berupa mie instan dan beras akan ditiadakan untuk bulan ketiga.

Padahal sebelumnya, Ajay mengatakan bantuan bagi warga terdampak ekonominya akibat Corona Virus Disease (Covid-19) itu akan diberikan selama tiga bulan.

"Ini nunggu situasi. Tapi kemungkinan pengennya sampai bulan ini terakhir," kata Ajay saat ditemui, Kamis (2/6/2020).

Ia menjelaskan, rencana dihentikannya bantuan hingga bulan kedua itu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Menurutnya, roda perekonimian warga sudah mulai berjalan.

Anggaran yang tersisa hasil refocusing dan realokasi, rencananya akan digunakan untuk pemulihan ekonomi.

Ajay mengungkapkan, hasil refosucing dan realokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi yang masuk ke dalam Biaya Tak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 190 miliar lebih.

"Kan ekonomi sudah mulai jalan. Kita mungkin lagi berpikir ke yang lain, misalnya stimulus ke UMKM pemulihan ekonomi," ujarnya.

Untuk bantuan bulan ini, terang Ajay, paling lambat akan didistribusikan kepada 50 ribu lebih penerimanya pada 10 Juli mendatang. Komponennya masih sama, yakni berupa beras 20 kilogram dan mie instan satu dus.

"Nominalnya sama, komponennya sama. Begitupun yang istilahnya kami top up masih sama," tutur Ajay.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Achmad Nuryana mengungkapkan, dari Rp 190 miliar yang terkumpul, hingga saat ini serapannya sudah mencapai sekitar Rp 40 miliar lebih atau 21 persen.

"Serapan sampai hari ini 21 persen, sekitar Rp 40,4 miliar. Untuk semua kebutuhan bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial," jelasnya.

Sisa BTT tersebut, terang Achmad, akan melihat kondisi Covid-19 sesuai arahan dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jabar.

"Pengunaanya sangat bergantung pada perkembangan darurat Covid. Termasuk anggaran penanganan dampak ekonomi," terangnya.